Saturday, January 7, 2012

PENGARUH KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK PADA HARI RAYA


Di Indonesia, setiap menjelang Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Natal, maupun Tahun Baru selalu terjadi kenaikan harga-harga, mulai dari harga tiket pesawat, harga pakaian, sampai dengan harga perhiasan. Namun kenaikan harga yang paling terasa bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah adalah kenaikan harga sembilan kebutuhan pokok (sembako). Gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut sudah merajalela di sejumlah kota di Indonesia, terutama kota-kota besar, dan juga mulai merambah desa-desa. Kenaikan harga menjelang hari raya seolah-olah telah menjadi tradisi yang sulit sekali dihilangkan. Karena itulah penulis tertarik untuk membahas kenaikan harga kebutuhan pokok yang cukup merugikan konsumen, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Landasan Teori
Sesuai dengan hukum penawaran atau law of supply, yaitu apabila semua hal dibiarkan sama (cateris paribus), ketika harga suatu barang meningkat maka jumlah penawaran barang tersebut akan meningkat, dan apabila harga suatu barang menurun maka jumlah penawaran juga akan menurun. Dan sesuai dengan hukum permintaan  atau law of demand, apabila semua hal dibiarkan sama (cateris paribus), ketika harga suatu barang meningkat maka jumlah permintaannya menurun, namun ketika harganya turun maka jumlah permintaannya akan naik.
Meskipun demikian, untuk kasus kenaikan harga-harga kebutuhan pokok pada hari raya, konsumen tetap melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Hal itu terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah sembako merupakan barang yang tidak dapat dikurangi konsumsinya apalagi pada saat momen atau peristiwa penting bagi masyarakat, yaitu pada saat Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru, ataupun Hari Raya Natal. Memang, selama ini naiknya berbagai macam harga menjadi penghalang dalam menikmati suasana kemeriahan hari raya. Sehingga, peran pemerintah terhadap masalah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sudah saatnya pemerintah menjawab permasalahan tahunan tersebut secara solutif agar tidak ada lagi oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan momen hari raya sebagai ajang meraup keuntungan yang membabi buta.

PEMBAHASAN

            Sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah selama dua pekan ini mulai menunjukkan kenaikan.  Kebutuhan pokok, seperti beras, bawang merah, bawang putih, daging, telur ayam, dan gula pasir, naik sekitar 30 % hingga 75%. Yang mengalami peningkatan paling tajam adalah cabai keriting dan cabai merah dengan lonjakan harga hingga dua kali lipat. Dalam teori ilmu ekonomi, harga merupakan salah satu faktor utama, meskipun bukan faktor satu-satunya yang mempengaruhi pilihan pembeli. Harga menjadi faktor utama pilihan pembeli bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Namun, harga bukan menjadi faktor utama pilihan pembeli bagi masyarakat yang mampu atau kaya. Dan dapat dikatakan bahwa:
o      Jika harga barang primer meningkat, sementara pendapatan tetap, akan menyebabkan harga barang sekunder meningkat.
o       Pembelian terhadap barang sekunder akan menurun.
o   Perubahan harga barang konsumsi menyebabkan tingkat substitusi (pergantian) terhadap barang konsumsi akan berubah.
Dapat dilihat kasusnya di masyarakat, dimana pada saat cabai rawit harganya meningkat, pedagang makanan yang banyak menggunakan cabai akan menggantinya dengan cabai oplosan atau mengurangi kadar cabainya. Dengan demikian, harga kebutuhan primer harus dikendalikan oleh pemerintah. Jika tidak, maka akan terjadi kelesuan ekonomi negara yang berimbas pada penurunan daya saing produk lokal dan penurunan pertumbuhan ekonomi.
Ada beberapa faktor pemicu kenaikan harga sembako pada hari raya, yaitu sebagai berikut:
Ø  Faktor pemicu kenaikan harga yang pertama adalah bertemunya dorongan permintaan dan ekspektasi positif kenaikan harga karena laju konsumsi yang tinggi. Siapa pun paham bahwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli harga pangan mengalami siklus kenaikan rutin, sebagaimana kenaikan rutin pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari setiap tahunnya. Pemicu ekspektasi positif contohnya karena adanya  penerimaan gaji ketiga belas pegawai negeri sipil yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Contoh pemicu ekspektasi positif lainnya terjadi pada saat bulan Juli tahun 2010, yaitu pengumuman dari pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sekitar 15 persen sampai 18 persen, walaupun di lapangan kenaikannya dapat mencapai 70 persen.  Meskipun kemudian kenaikan TDL itu direvisi sehingga secara riil kenaikan hanya berkisar 7 persen, namun ekspektasi positif kenaikan harga sudah terlanjur terbentuk dan mempengaruhi psikologis pedagang dan masyarakat umum.
Ø  Faktor kedua pemicu kenaikan harga sembako adalah kinerja pasokan yang sedikit terganggu. Walaupun pemerintah berkali-kali membantah bahwa pasokan pangan aman dan terkendali, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem produksi dan sistem distribusi beberapa pangan terganggu karena kualitas sarana dan prasarana transportasi banyak yang rusak. Beberapa media nasional dan daerah melaporkan bahwa jalan di beberapa ruas di pantai utara Pulau Jawa dan jalan lintas tengah serta lintas timur di Sumatera mengalami kerusakan. Padahal kedua jalur tersebut digunakan sebagai dua poros utama jalur distribusi pangan. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra merupakan 84 persen penyumbang terbesar terhadap kinerja ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya masalah yang dihadapi apabila sarana infrastruktur di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra terganggu. Dampak buruk yang ditimbulkan tidak hanya ditanggung konsumen di perkotaan, tetapi juga ditanggung oleh petani di pelosok perdesaan.  Kenaikan harga pangan kali ini sedikit sekali yang dapat dinikmati petani karena persentase kenaikan harga ditingkat konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan harga di tingkat produsen.
Ø  Faktor ketiga yang memicu kenaikan harga pangan adalah perubahan iklim. Meskipun gangguan produksi tidak terlihat pada musim panen raya padi pada bulan April sampai dengan bulan Mei lalu, hal itu juga tidak berarti bahwa kualitas gabah akan lebih baik karena musim panen yang basah. Petani tidak menerima harga jual gabah yang layak, walaupun sebenarnya masih lebih tinggi dibandingkan harga jual gabah tahun-tahun sebelumnya. Dengan harga faktor produksi yang juga ikut meningkat, maka tingkat keuntungan relatif petani padi di Indonesia sebenarnya tidaklah terlalu tinggi. Rendahnya pasokan cabai dan produk hortikultura lainnya juga ikut memicu kenaikan harga komoditas penting bagi konsumsi rumah tangga dan industri kuliner Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada beberapa komoditas pangan yang diimpor ke Indonesia, terutama gandum, karena beberapa negara produsen gandum di Eropa Timur mengalami gangguan musim kemarau yang diperkirakan mengurangi produksi dan cadangan gandum dunia secara signifikan.
Ø  Faktor lain yang mempengaruhi kenaikan harga adalah faktor pedagang. Kenaikan beras misalnya, selain dipicu oleh faktor permintaan dan penawaran, juga dipicu oleh permainan para pedagang atau tengkulak, dimana petani lebih memilih menjual ke pasar bebas daripada menjual kepada Bulog. Hal itu terjadi karena harga GKP (Gabah Kering Panen) dan GKG (Gabah Kering Giling) di pasar bebas lebih tinggi daripada harga GKP dan GKG yang dipatok oleh Bulog.
Secara keilmuan memang menjelaskan bahwa harga di pasar sangat dibentuk oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Logikanya, jika permintaan meningkat sementara penawaran sedikit maka harga dapat melambung tinggi, begitu pun sebaliknya. Inilah yang mungkin mendasari pemerintah dalam merespon fenomena kenaikan harga menjelang hari raya menganggap sebagai hal biasa.
Ada beberapa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut:
ü  Solusi yang pertama untuk dapat meredam faktor ekspektasi positif bisa diharapkan dari operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah di beberapa pasar di seluruh Indonesia. Pemerintah berencana akan melaksanakan pasar murah secara serentak di 50 titik konsumsi atau kota besar di seluruh Indonesia. Operasi pasar seperti ini dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan faktor psikologis pasar yang dipicu oleh ekspektasi positif agar kenaikan harga pangan tidak terjadi secara permanen. Pada saat operasi pasar murah, pemerintah dapat menyampaikan pesan kepada spekulan tentang keseriusan upaya dalam menjaga stabilisasi harga pangan pokok.  Sasaran pasar murah dapat dibagi mejadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat umum dan konsumen di kota besar, sedangkan kelompok kedua adalah masyarakat menengah ke bawah yang hidup di kantong-kantong kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Sasaran pasar murah bagi kelompok kedua ini hanya akan efektif apabila dilaksanakan secara terpadu dengan tingkatan pemerintah yang paling bawah, yaitu kepala desa beserta aparat rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT)  yang seharusnya memiliki informasi lengkap tentang status warga miskin di wilayah kerjanya.
ü  Solusi kedua yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah faktor produksi dan distribusi pangan adalah peningkatan produksi pangan dan pertanian yang diikuti dengan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur vital, terutama jalan negara sampai jalan desa. Pada aspek distribusi, selain upaya pemberantasan atau pengurangan pungutan resmi dan tidak resmi terhadap perdagangan komoditas pangan, perbaikan jaringan jalan dan infrastruktur vital lain menjadi sesuatu yang hampir mutlak. Rencana perbaikan jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, sampai pada jalan desa dan jalan produksi usaha tani, wajib segera diwujudkan. Masa-masa mudik menjelang hari raya adalah momentum yang tepat untuk segera merealisasikan tender beberapa proyek infrastruktur yang tertunda.
ü  Solusi berikutnya adalah tidak ada yang berdimensi jangka pendek, karena proses adaptasi memerlukan waktu dan proses penyesuaian yang relatif lama. Namun, strategi penguatan cadangan pangan di tingkat pusat melalui Perum Bulog, serta di daerah melalui divisi regional dan sub-regional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dijadikan langkah penting dalam jangka menengah. Paling tidak, untuk menjaga tingkat keamanan dan stabilitas harga pangan yang lebih berkelanjutan, cadangan beras yang dikuasai Bulog harus di atas 1,5 juta ton atau lebih.
ü  Solusi keempat dapat dilakukan dengan cara memberikan pendampingan atau penyuluhan yang serius terhadap para petani terkait budidaya produk-produk pertanian. Pendampingan yang dimaksud dapat berupa pembekalan pengetahuan teknologi penanaman, pemeliharaan, dan antisipasi terhadap perubahan iklim. Langkah ini sesuai dengan kondisi bumi yang terus mengalami penurunan dengan munculnya isu global warming atau pemanasan global yang menyebabkan iklim tidak mudah diprediksi. Para petani Indonesia, mayoritas masih menggunakan teknologi dan sistem penanaman tanaman yang konvensional. Sebagai contoh, Dinas Pertanian DKI Jakarta pada tahun 2006 mencatat tidak kurang 275 ton sayur mayur dipasok ke Jakarta per hari, dan pada tahun 2010 jumlahnya akan semakin besar.  Hanya sebagian kecil produk sayuran yang dihasilkan oleh petani di DKI Jakarta.  Kecilnya produksi sayuran yang dihasilkan di DKI Jakarta terutama disebabkan semakin sempitnya lahan pertanian. Teknologi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut di antaranya adalah dengan terus meningkatkan penggunaan teknologi hidroponik, yakni dari teknologi budidaya berbasis lahan menjadi teknologi berbasis non lahan. Tanaman tidak ditanam di tanah melainkan budidaya tanam tanpa tanah atau soilless culture digantikan dengan air. Tidak menutup kemungkinan dikembangkan pula teknologi-teknologi lain yang dapat menjawab permasalahan ketidakpastian iklim dan kesuburan tanah. Melalui penerapan teknologi terkini pada produk pertanian memungkinan lebih terjaminnya faktor penawaran, sehingga di masa mendatang masalah siklus tahunan yang terkait dengan masalah penawaran bukan lagi masalah yang terus menghantui masyarakat. Secara payung hukum, untuk masalah penyuluhan pertanian telah ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Namun UU ini belum dilaksanakan secara maksimal. Padahal, dalam Pasal 27 telah disebutkan mengenai Materi Penyuluhan. Pasal 1 menyebutkan bahwa materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pada Pasal 2 juga ditegaskan bahwa materi berisi tentang unsur ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa untuk penerapan materi teknologi dalam materi penyuluhan diperlukan rekomendasi dari menteri pertanian.
ü  Solusi kelima terkait dengan kebijakan perdagangan. Masalah perdagangan, baik barang primer atau kebutuhan pokok maupun sekunder di dalam negeri belum memiliki payung hukum yang memadai. Hal ini terbukti belum ada UU khusus tentang perdagangan, sehingga praktek tengkulak masih banyak dijumpai dalam perdagangan produk pertanian. RUU Perdagangan saat ini telah masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan akan segera dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Hal ini untuk menjawab masalah mengenai kepastian hukum dalam masalah perdagangan.  Peraturan ini akan menggantikan tiga undang-undang kuno yang selama ini mengatur soal perdagangan di negeri ini. Ketiga undang-undang (UU) itu adalah Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie Tahun 1934, Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86 tentang Penyaluran Perusahaan, UU Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang dan UU Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan. Hal ini disebabkan tiga UU kuno itu sudah tak lagi cocok dengan kondisi sekarang. Dengan UU Perdagangan, peraturan teknis perdagangan akan semakin jelas. Selain itu, pemerintah menjamin pelaku usaha tidak mendapat hambatan dari pemerintah daerah dalam melakukan transaksi. UU Perdagangan kelak akan mengatur berbagai hal, di antaranya perlindungan perdagangan, kerjasama internasional, praktek dagang yang dilarang standardisasi, transaksi elektronik, serta sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan perdagangan.
ü  Solusi keenam untuk stabilisasi harga beras khususnya, diperlukan penguatan peran Bulog. Menurut Inpres Nomor 13 Tahun 2005, ada tiga tugas pokok Perum Bulog dalam tatanan kebijakan nasional. Pertama, pelaksanaan pembelian gabah oleh pemerintah secara nasional dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kedua, menyediakan dan menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin). Ketiga, pengelolaan cadangan beras pemerintah. Terkait masalah HPP, menurut instruksi presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan yang mulai berlaku per 1 Januari 2009, HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp. 2.400,- per kg. Sementara HPP Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp. 3.000,- per kg. Petani lebih memilih menjual langsung ke pasar atau ke tengkulak yang berani membayar lebih mahal dari HPP yang telah ditetapkan pemerintah, GKP sebesar Rp. 3.100,- per kg dan GKG mencapai Rp. 4000,- per kg. Untuk mengatasi masalah HPP tersebut, diperlukan payung hukum yang lain yang dapat dijadikan instrumen penentuan HPP, bukan dipatok harganya tetapi menggunakan rasio dari neraca beras (perbandingan antara hasil panen dengan kebutuhan masyarakat). Penguatan peran Bulog dalam arti lain adalah penguatan dari segi status. Sebelum berubah menjadi Perum, Bulog memiliki peran signifikan sebagai penyangga beras nasional. Awalnya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama muncul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Isu mengenai pengembalian status hukum Bulog masih dikaji baik di tingkat pemerintah maupun di DPR. Di Komisi VI DPR sendiri, pada beberapa RDP (Rapat Dengar Pendapat), banyak disinggung mengenai hal ini. Semangat utamanya adalah agar Bulog dapat berperan seperti pada masa dahulu khususnya dalam menstabilkan harga beras. Bentuk status hukum yang idealnya seperti apa masih dalam tahap kajian dan pendalaman.
ü  Solusi ketujuh adalah terkait dengan faktor efek psikologis kenaikan TDL. Listrik merupakan pasokan energi utama bagi sektor industri. Kenaikan TDL memiliki imbas langsung pada beban operasional perusahaan. Namun, tidak dipungkiri bahwa PLN merupakan perusahaan BUMN yang selalu merugi dan mendapat subsidi besar. Kenaikan TDL adalah salah satu cara untuk memberikan peluang bagi PLN untuk dapat beroperasi secara layak. Meskipun demikian, saat ini masalah kenaikan TDL masih dikaji ulang di DPR, khususnya di Komisi VI dan VII. Di Komisi VI sendiri telah dilakukan audiensi/RDPU dengan berbagai kalangan pengusaha di berbagai sektor mengenai dampak kenaikan TDL, sehingga diperoleh rekomendasi yang bersifat win-win solution antara kepentingan PLN dan kepentingan masyarakat.
Sayangnya, selama ini pemerintah belum terlihat melakukan tindakan signifikan untuk mengatasi masalah kenaikan harga sembako pada hari raya. Pemerintah masih terlihat adem ayem dan menganggap fenomena ini merupakan hal biasa menjelang hari raya. Pemerintah hanya melakukan operasi pasar dibeberapa titik lokasi yang ternyata tidak cukup ampuh untuk mengatasi masalah gejolak harga. Pemerintah secara institusional berwenang untuk mengatur harga beras. Namun pengaturan tersebut masih dimonopoli oleh Bulog yang berfungsi sebagai peyangga dan pengatur harga di pasaran. Buruknya infrastruktur, termasuk pasokan listrik, belum mendapatkan sentuhan kebijakan yang memadai. Padahal  infrastruktur menjadi prasyarat utama untuk kelancaran distribusi dan juga produksi sembako. Tingginya pungli atau pungutan liar juga masih menjadi fenomena yang tak terelakkan. Perda-perda bermasalah seharusnya sudah diperbaiki agar tidak menjadi benalu di sektor usaha yang kemudian ditanggung oleh konsumen akhir (end user). Terkait dengan persoalan perubahan cuaca dan iklim global, pemerintah idealnya melakukan tindakan preventif untuk menyelamatkan kalangan petani. Selain itu pemerintah harus mengedukasi dan memfasilitasi dengan kebijakan konkrit agar petani mampu bercocok tanam secara ramah dengan perubahan iklim global.

Hal terpenting yang diperlukan untuk mengatasi masalah kenaikan harga sembako adalah adanya komunikasi dan informasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan masing-masing pihak menyebabkan setiap perubahan apapun akan disikapi secara baik. Perlu proses dialog untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
Pada kasus tidak seimbangnya permintaan dan penawaran barang kebutuhan pokok di pasaran, logika ekonomi sederhana mengharuskan untuk meningkatkan penawaran atau menekan permintaan. Tetapi untuk menekan permintaan sangat sulit karena terkait dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat primer. Maka alternatifnya adalah meningkatkan penawaran. Namun, untuk meningkatkan pasokan kebutuhan barang pokok seringkali didekati dengan solusi reaktif yang instan, misalnya dengan menaikan impor. Jika ini yang terus dilakukan, maka kebijakan tersebut tidak akan memberikan solusi yang komprehensif. Sehingga diperlukan solusi yang cerdas dan komprehensif terhadap masalah penawaran.
Dalam konteks politik pengelolaan sembako, idealnya Bulog tidak hanya meng-handle urusan beras. Berbagai komoditas lain yang sangat strategis seharusnya juga berada di bawah kendali Bulog, misalnya telur ayam, susu, dan minyak goreng. Sebagai contoh adalah negara Malaysia dan Australia yang masih menjadikan sembilan bahan pokok di bawah kendali negara. Bagaimanapun negara tidak boleh menyerah atau menyatakan bahwa fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok pada hari raya adalah domain market mechanism. Negara harus turun tangan untuk meminimalisir perilaku pasar yang acap kali tidak manusiawi, karena itu semua sudah menjadi tugas dan tanggungjawab negara untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan selamat bagi warga negaranya, termasuk dalam urusan dapur.

Sumber:

v  Koran Tempo, 14 Agustus 2010.
v  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

No comments:

Post a Comment